MANAGED BY:
KAMIS
16 AGUSTUS
HOME | PERISTIWA | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | FEATURE | PROGRAMS | TENTANG KAMI | KARIR

EKONOMI

06/12/2016
Sri Mulyani : Kepatuhan Wajib Pajak Memprihatinkan
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Salah satu instrumen yang penting bagi pemerintah dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta kesenjangan antar daerah yakni adalah melalui APBN atau instumen fiskal. Instrumen tersebut dinilai bisa melakukan intervensi, baik melalui sisi penerimaan seperti pajak maupun penerimaan bukan pajak dan juga dari sisi belanja negara. Akan tetapi Indonesia untuk mampu menggunakan instrume APBN secara efektif yang bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran termasuk kesenjangan sosial lainnya, maka dibutuhkan penerimaan pajak.

Itu dikatakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat dialog Tax Amnesty dihadapan 3.000-an pengusaha se Kalimantan di Hotel Platinum, Senin kemarin (5/12). "Pajak adalah sarana negara untuk bisa menciptakan masyarakat adil makmur dengan membuat sarana mobilisasi dari sumber daya yang ada di masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia adalah wajib pajak yakni mereka yang memiliki sumber daya ekonomi sehingga mampu berpartisipasi dalam pengeloaan masyarat yang adil makmur tadi," kata Sri Mulyani.

Dirinya juga membeberkan peranan dari pajak untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, bahwa penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didistribusikan antar pulau ataupun daerah. Konsentrasi penerimaan PPh dan PPN ada di pulau jawa yakni Rp737,6 trilun atau 81 persen. Akan tetapi Jawa hanya menerima hasil dari pajak itu dalam bentuk transfer sebesar Rp198,3 triliun. Sisanya terbagi ke seluruh kawasan pulau di Indonesia.

"Kalimantan yang menyumbangkan PPh dan PPN sebesar Rp11 triliun maka mendapat transfer sebesar Rp70,9 triliun atau 9,7 persen," bebernya.

Paparan tadi menggambarkan bahwa pajak adalah instrumen efektif, baik dari sisi ekonomi maupun politik karena adanya desentralisasi yakni kewenangan sudah berada di tangan daerah. Sehingga daerah juga perlu untuk mendapatkan sumber dana guna menjalankan fungsinya.

"Sayangnya kepatuhan dari Wajib Pajak di Indonesia masih memprihatinkan. Jumlah rasio kepatuhan yaitu yang membayar dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar hanya 56 persen pada tahun 2013 dan sedikit mengalami peningkatan pada 2016 yakni 62,2 persen.

"20 juta Wajib Pajak yang menyerahkan SPT-nya hanya 12,56 juta saja. Jadi ini tingkat kepatuhan yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia maupun Dunia," tegas Sri Mulyani.

Sementara adanya program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak juga tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Pasalnya ada kekhawatiran Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi dan ancaman kriminal pajak. Dan saat ini Amensti Pajak berada di periode kedua yang akan berakhir pada 31 Desember mendatang dengan tarif tebusan 3 persen yang akan naik menjadi 6 persen jika uang yang ada di luar negeri tidak direpatriasi.

"Jadi mulai 1 Januari hingga akhir Maret 2017 adalah periode terakhir Tax Amnesty dengan repatriasi maupun hartanya di dalam negeri dibayarkan sebesar 5 persen dan terkena 10 persen jika harta itu tidak dilaporkan," tegasnya.

Perkembangan Tax Amnesty di periode ke 2 di Kalimantan Timur per 3 Desember 2016 yakni dari 426 ribu Wajib Pajak SPT, yang mengikuti Tax Amnesty hanya 7.500 Wajib Pajak dengan tebusan Rp833 miliar. (Hendra En/BTV)


BACA JUGA
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
Flash News
16/8/2018