HOME | PERISTIWA | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | FEATURE | PROGRAMS | TENTANG KAMI | KARIR

PERISTIWA

11/07/2017
Ada Malaadministrasi PPDB di SMPN 22 Balikpapan?
Kepala ORI perwakilan Kaltimra, Syarifah Rodiah

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Kisruh dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2017 di SMPN 22 Balikpapan berlanjut. Bahkan pada Selasa pagi tadi (11/7) sempat memanas setelah terjadi aksi protes susulan termasuk pelarangan awak media untuk meliput mediasi yang dilakukan pihak sekolah bersama instansi kelurahan Sumber Rejo dan anggota DPRD Balikpapan.

Hingga akhirnya mencuat dugaan telah terjadi praktik siswa titipan dan malaadministrasi dalam proses PPDB yang berjalan secara daring atau online tersebut. Pasalnya beberapa orangtua calon siswa menemukan beberapa kejanggalan seperti bobot nilai ujian calon siswa yang lebih tinggi justru dikalahkan oleh calon siswa yang memiliki bobot nilai ujian yang rendah dalam jalur Bina Lingkungan.

Kisruh PPDB yang terjadi membuat Ombudsman RI (ORI) perwakilan Kaltimra turung langsung ke SMPN 22 Balikpapan. "Kami belum bisa memberikan statement tentang itu tapi kami lakukan peninjauan lebih jauh. Hanya saja kecenderungan jual beli kursi bisa saja terjadi, tetapi untuk di sekolah ini kami belum bisa berkomentar lebih jauh," kata Kepala ORI wilayah Kaltimra, Syarifah Rodiah.

Hanya saja ORI melihat adanya pengabaian terhadap orangtua calon siswa yang dilakukan pihak sekolah. Termasuk pertemuan yang dilakukan tertutup pagi tadi tanpa melibatkan seluruh orangtua yang ingin anaknya bersekolah di SMPN 22 Balikpapan.

"Kami akan menanyakan langsung alasan tidak transparannya pihak sekolah dengan alasan tidak siap data. Padahal transparansi itu minimal setiap pertanyaan warga itu dilayani. Jangan sampai tidak ada keterbukaan," tegasnya.

Adanya pengurangan kuota menjadi 38 kursi per kelas juga menjadi pertanyaan mendasar warga. Mengingat peluang praktik siswa titipan bisa terjadi meski sudah PPDB sudah dilakukan secara daring. Terutama ketika masa PPDB telah berakhir dengan cara dilihat dari jumlah rombongan belajar atau adanya ruang kelas baru nantinya.

"Makanya, kami meminta keterlibatan warga agar melaporkan ke kami jika terjadi hal seperti itu karena peluang adanya malaadministrasi termasuk praktik siswa titipan terjadi setelah PPDB. Kalau sekarang peluang itu masih kecil," ucapnya.

Nantinya hasil dari peninjauan yang dilakukan ORI ini akan dikaji dan dilakukan pemanggilan hingga ke tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudaayan. Sementara adanya siswa yang nilainya rendah tapi diterima di SMPN 22 Balikpapan biasanya ada prestasi yang menjadi poin lebih.

"Dalam penilaian itu kan ada tambahan dari nilai prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau arsip resmi lainnya. Itu juga menambah poin. Apalagi jika sertifikasi itu bisa dibuktikan," tukasnya.

Sementara Kepala SMPN 22 Balikpapan Sudomo Purnomo menampik tudingan warga terkait malaadministrasi PPDB di sekolah yang dipimpinnya. "Belum ada buktinya, itu kan hanya pembicaraan mereka saja. Secara teori seharusnya nilai yang tinggi berada di urutan atas dari calon siswa bernilai rendah," jelasnya.

Hanya saja orangtua calon siswa yang protes rata-rata merupakan warga Sumber Rejo yang ingin anaknya diterima di sekolah yang lokasinya berdampingan dengan kantor kelurahan tersebut. "PPDB untuk jalur Bina Lingkungan di sekolah kami sudah transparan karena terekam dalam database yang terhubung langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," pungkasnya. (adp/en/btv)


BACA JUGA
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .